Hariannews – Menteri BUMN Erick Thohir resmi mengangkat Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PT PLN (Persero) pada 23 Juli 2024. Penunjukan ini menarik perhatian publik karena Burhanuddin sebelumnya dikenal sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) dan memiliki rekam jejak panjang di dunia ekonomi dan politik. Selain Burhanuddin, politisi Partai Demokrat, Andi Arief, juga didapuk sebagai komisaris di perusahaan listrik negara tersebut. Keduanya sebelumnya terlibat dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024, di mana Burhanuddin menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar.
Burhanuddin Abdullah lahir di Garut, Jawa Barat, pada 10 Juli 1947. Ia memiliki karier yang cemerlang, pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid sebelum menjadi Gubernur BI pada 2003-2008. Namun, perjalanan kariernya sempat tercoreng saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus aliran dana BI pada 2008. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta akhirnya menjatuhkan vonis lima tahun penjara dan denda Rp 250 juta kepada Burhanuddin.
Penunjukan Burhanuddin sebagai Komisaris Utama PLN menuai pro dan kontra. Beberapa pihak menilai bahwa pengalaman dan keahliannya dalam bidang ekonomi dapat memberikan manfaat bagi PLN, terutama dalam menghadapi tantangan industri energi di Indonesia. Namun, pengamat politik Herry Mendrofa menyatakan bahwa ada banyak figur lain yang lebih pantas mengisi posisi strategis tersebut, terutama dari kalangan profesional atau kader Gerindra yang lebih dekat dengan visi pemerintahan saat ini.
Fenomena pengangkatan tokoh politik sebagai komisaris BUMN sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, sejumlah politisi juga menduduki jabatan serupa, seperti Grace Natalie dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menjadi Komisaris MIND ID dan Fuad Bawazier dari Partai Gerindra yang menjabat sebagai Komisaris Utama MIND ID. Hal ini memunculkan perdebatan mengenai apakah jabatan komisaris di BUMN lebih didasarkan pada kompetensi atau faktor kedekatan politik.
Terlepas dari berbagai tanggapan, tantangan besar kini menanti Burhanuddin Abdullah di PLN. Dengan pengalaman panjangnya di sektor keuangan dan kebijakan ekonomi, masyarakat berharap ia mampu membawa perubahan positif bagi perusahaan listrik negara ini. Stabilitas keuangan, efisiensi operasional, dan keberlanjutan energi menjadi isu krusial yang harus dihadapi. Kini, publik menanti langkah konkret dari kepemimpinan baru di PLN untuk menjawab berbagai tantangan di sektor kelistrikan Indonesia.
