Hariannews, Depok – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil tindakan tegas dengan mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok tak lama setelah dirinya resmi menjabat. Keputusan ini diambil setelah pihak sekolah tetap melaksanakan kegiatan study tour ke Bali, meskipun telah mendapat imbauan untuk membatalkannya. Langkah ini menunjukkan ketegasan Dedi dalam menegakkan aturan dan memastikan kebijakan pendidikan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi telah mengeluarkan pernyataan yang meminta sekolah-sekolah di Jawa Barat untuk menghindari kegiatan yang berpotensi membebani orang tua murid, termasuk study tour dengan biaya besar. Dalam kasus SMAN 6 Depok, biaya yang dibebankan kepada siswa mencapai Rp 3,5 juta per orang. Meski banyak keluhan dari orang tua, pihak sekolah tetap bersikeras melanjutkan perjalanan tersebut.
Merespons hal itu, Dedi langsung turun tangan dan memutuskan untuk mencopot kepala sekolah sebagai bentuk sanksi. Menurutnya, kebijakan pendidikan harus berpihak kepada masyarakat, terutama siswa dari kalangan yang kurang mampu. Ia juga menegaskan bahwa sekolah negeri seharusnya tidak menjadi beban bagi orang tua dalam hal biaya pendidikan atau kegiatan tambahan.
Selain mencopot kepala sekolah, Dedi Mulyadi juga berencana untuk meninjau ulang kebijakan terkait study tour di sekolah-sekolah negeri di Jawa Barat. Ia ingin memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang diadakan memiliki nilai edukatif yang jelas dan tidak sekadar menjadi ajang wisata yang menguras biaya. Langkah ini mendapat respons positif dari berbagai pihak yang mendukung pendidikan yang lebih inklusif dan terjangkau.
Dengan kebijakan ini, Dedi Mulyadi menunjukkan komitmennya untuk mereformasi sistem pendidikan di Jawa Barat agar lebih berorientasi pada kepentingan siswa dan orang tua. Ia berharap, ke depan tidak ada lagi sekolah yang mengadakan kegiatan yang membebani siswa secara finansial tanpa pertimbangan yang matang. Keputusan ini sekaligus menjadi peringatan bagi sekolah-sekolah lain agar lebih memperhatikan kesejahteraan murid dan keluarganya dalam setiap kebijakan yang dibuat.
