Hariannews, Magelang – Pemerintah Indonesia akan menggelar retret bagi 505 kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Acara ini diperkirakan menelan anggaran hingga Rp 22 miliar. Meski sempat menuai kritik terkait efisiensi penggunaan dana, Sekretariat Negara menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki nilai strategis bagi pemerintahan pusat dan daerah.
Retret ini bertujuan untuk menyinkronkan program pemerintah pusat dan daerah, khususnya delapan program prioritas nasional atau Asta Cita. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat membangun hubungan emosional antara kepala daerah dan pemerintah pusat, serta memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menjelaskan bahwa dengan adanya retret ini, kepala daerah dapat memahami arah kebijakan nasional lebih mendalam. “Retret ini bukan sekadar pertemuan, tetapi ajang bagi kepala daerah untuk mendapatkan wawasan dan strategi dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan visi nasional,” ujarnya.
Awalnya, anggaran retret direncanakan dibagi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah. Para kepala daerah diwajibkan membayar Rp 2.750.000 per hari selama delapan hari, sehingga total biaya per individu mencapai Rp 22 juta. Namun, setelah mendapat sorotan publik, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran baru yang menetapkan bahwa seluruh biaya retret akan sepenuhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Kemendagri, anggaran ini mencakup biaya akomodasi, konsumsi, fasilitas pertemuan, serta honorarium bagi para narasumber dan fasilitator yang akan memberikan pembekalan kepada para kepala daerah.
Retret ini akan berlangsung selama tujuh hari dengan agenda yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga negara. Beberapa pembicara yang akan hadir antara lain:
Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang akan memberikan arahan mengenai kebijakan nasional.
Pengajar dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), yang akan membahas kepemimpinan dan strategi pembangunan daerah.
Perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang akan memberikan materi mengenai transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang akan menjelaskan aspek keamanan dan stabilitas daerah.
Kegiatan ini juga mencakup diskusi kelompok, simulasi kebijakan, serta sesi tanya jawab interaktif guna memperdalam pemahaman para kepala daerah terhadap tugas dan tanggung jawab mereka.
Rencana penyelenggaraan retret ini mendapat beragam respons dari masyarakat dan pengamat kebijakan publik. Beberapa pihak mengkritik besarnya anggaran yang dikeluarkan, mengingat masih banyak daerah yang menghadapi keterbatasan anggaran untuk layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Namun, pemerintah menilai retret ini sebagai investasi jangka panjang untuk memastikan keselarasan kebijakan pusat dan daerah. “Ini bukan sekadar pertemuan seremonial. Retret ini sangat penting untuk memastikan kepala daerah memahami prioritas nasional dan mampu menjalankannya dengan efektif di daerah masing-masing,” kata seorang pejabat Sekretariat Negara.
Meskipun menimbulkan perdebatan terkait biaya yang dikeluarkan, retret kepala daerah ini tetap dianggap penting oleh pemerintah untuk membangun sinergi antara pusat dan daerah. Dengan adanya program ini, diharapkan kepala daerah yang baru terpilih dapat lebih siap dalam menjalankan tugasnya serta berkontribusi terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan.
