SAMPANG, HARIANNEWS.ID – Atmosfer politik desa di Kabupaten Sampang mulai memanas. Di tengah belum adanya kepastian jadwal Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dari Pemerintah Kabupaten Sampang, pamflet dan baliho yang diduga milik bakal calon kepala desa justru ramai bermunculan di berbagai wilayah.
Tak hanya terpampang di pinggir jalan dan titik-titik strategis desa, foto-foto para bakal calon juga ramai berseliweran di media sosial seperti Facebook, TikTok, hingga Instagram. Fenomena tersebut memicu berbagai tanggapan dari masyarakat dan menjadi topik perbincangan hangat di ruang publik.
Banyak warga menilai kemunculan alat peraga tersebut sebagai tanda bahwa sejumlah tokoh desa mulai bersiap menghadapi kontestasi politik tingkat desa. Namun di sisi lain, masyarakat juga mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan kepastian terkait pelaksanaan Pilkades Serentak.
Menanggapi kondisi tersebut, tokoh muda Sampang, Hendriansyah, mendesak Pemerintah Kabupaten Sampang untuk segera bersikap tegas dan terbuka terkait jadwal Pilkades.
Menurutnya, kepastian pelaksanaan Pilkades sangat penting demi menciptakan stabilitas pemerintahan desa dan memberikan kepastian politik kepada masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Sampang harus berani dan tegas menyampaikan kapan Pilkades Serentak akan dilaksanakan. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kepastian,” ujar Hendriansyah, Kamis (25/6/2026).
Ia menilai, semakin lama desa dipimpin oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa, semakin besar pula munculnya berbagai persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Desa akan lebih aman, nyaman, dan kondusif apabila dipimpin kepala desa definitif yang dipilih langsung oleh rakyat. Jangan sampai terlalu lama dipimpin Pj Kades karena bisa menimbulkan dugaan adanya kepentingan tertentu, baik kepentingan sepihak maupun kepentingan politik,” tegasnya.
Hendriansyah juga menegaskan bahwa kepala desa definitif memiliki legitimasi yang kuat karena memperoleh mandat langsung dari masyarakat melalui proses demokrasi.
Sementara itu, polemik terkait pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Sampang bukanlah persoalan baru. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai elemen masyarakat, aktivis, hingga anggota DPRD terus mendorong agar pemerintah daerah segera menggelar Pilkades Serentak.
Bahkan, sebelumnya ribuan massa sempat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Sampang untuk menuntut kepastian pelaksanaan Pilkades.
Aksi tersebut menjadi salah satu gerakan terbesar yang menyuarakan aspirasi masyarakat desa terkait pentingnya pemilihan kepala desa definitif. Berdasarkan hasil komunikasi dan audiensi DPRD Kabupaten Sampang dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pelaksanaan Pilkades pada prinsipnya dapat dilakukan sepanjang pemerintah daerah telah menetapkan jadwal, menyiapkan anggaran, serta memperoleh dukungan dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan berlangsung.
Meski demikian, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Sampang belum mengumumkan secara resmi kapan tahapan maupun pelaksanaan Pilkades Serentak akan dimulai.
Kondisi tersebut membuat spekulasi di tengah masyarakat terus berkembang. Di saat jadwal belum jelas, para bakal calon justru mulai bergerak melakukan sosialisasi dan membangun komunikasi dengan masyarakat melalui pemasangan pamflet maupun aktivitas di media sosial.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian agar tidak terjadi ketidakjelasan berkepanjangan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan politik di tingkat desa.
Ramainya pamflet bakal calon kepala desa yang beredar di berbagai wilayah menjadi sinyal kuat bahwa semangat Pilkades di Kabupaten Sampang sudah mulai terasa.
Kini, publik menanti langkah dan keputusan resmi Pemerintah Kabupaten Sampang terkait kapan pesta demokrasi desa tersebut benar-benar akan digelar.
