SAMPANG, HARIANNEWS.ID – Perbedaan keterangan mengenai besaran anggaran pengadaan air bersih di Puskesmas Karangpenang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menjadi perhatian Madas Sedarah DPAC Karangpenang.
Organisasi tersebut meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sampang dan pihak Puskesmas Karangpenang memberikan klarifikasi secara terbuka terkait alokasi hingga realisasi penggunaan anggaran tersebut.
Persoalan ini mencuat setelah Madas Sedarah DPC Sampang bersama DPAC Karangpenang melakukan audiensi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang dan pihak Puskesmas Karangpenang dalam dua kesempatan berbeda. Dari kedua pertemuan tersebut, muncul informasi mengenai besaran anggaran air bersih dengan nominal yang tidak sama.
Dalam audiensi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang pada Rabu (14/10/2026), perwakilan Dinkes, dr. Dwi Herlinda Lusi, yang akrab disapa dr. Lusi, menyampaikan bahwa anggaran untuk memenuhi kebutuhan air bersih Puskesmas Karangpenang selama musim kemarau mencapai Rp100 juta.
Sementara itu, dalam audiensi bersama Madas Sedarah DPAC Karangpenang pada Selasa (27/10/2026), Kepala Puskesmas Karangpenang, dr. Fajar Ash Shiddiqi, menyebutkan bahwa anggaran air bersih yang tersedia sebesar Rp85 juta.
Berdasarkan kedua keterangan tersebut, terdapat selisih nominal sebesar Rp15 juta. Perbedaan ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar penganggaran, sumber dana, serta status nominal yang disampaikan masing-masing pihak.
Madas Sedarah menilai diperlukan penjelasan yang komprehensif untuk memastikan apakah angka Rp100 juta merupakan pagu atau total alokasi anggaran, sedangkan Rp85 juta merupakan anggaran yang tersedia, nilai pengadaan, atau realisasi belanja. Kemungkinan adanya perbedaan komponen maupun periode pencatatan juga perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi.
Ketua Madas Sedarah DPAC Karangpenang, H. Sarwi, mengatakan bahwa perbedaan informasi mengenai anggaran publik harus mendapatkan penjelasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, setiap penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara harus dilaksanakan sesuai ketentuan serta memiliki dasar administrasi yang dapat diperiksa.
Ia juga menegaskan bahwa kebutuhan air bersih merupakan aspek penting dalam menunjang pelayanan kesehatan, terutama ketika musim kemarau. Ketersediaan air diperlukan untuk mendukung kebersihan lingkungan, sanitasi, serta kelancaran aktivitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan. Namun, perbedaan keterangan ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kami meminta Dinas Kesehatan dan pihak Puskesmas memberikan klarifikasi berdasarkan data serta dokumen resmi,” ungkap H. Sarwi, Kamis (12/11/2026).
Ia menambahkan, transparansi tidak cukup hanya disampaikan melalui penjelasan lisan. Menurutnya, diperlukan dokumen pendukung agar masyarakat dapat memahami secara utuh proses penganggaran hingga penggunaan dana tersebut.
Adapun sejumlah aspek yang perlu diklarifikasi meliputi sumber anggaran, besaran pagu yang ditetapkan, peruntukan belanja, mekanisme pengadaan atau penyediaan air bersih, nilai kontrak apabila menggunakan penyedia jasa, bukti pembayaran, serta laporan realisasi anggaran.
Selain itu, penelusuran dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran dinilai penting untuk memastikan kesesuaian antara alokasi dana, proses pengadaan, dan realisasi belanja.
Dengan adanya keterbukaan data tersebut, perbedaan nominal Rp15 juta diharapkan dapat dijelaskan secara objektif berdasarkan dokumen yang sah dan dapat diverifikasi.
Persoalan ini bukan semata-mata mengenai perbedaan penyampaian angka, melainkan juga menyangkut prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pada fasilitas pelayanan kesehatan.
Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian administrasi maupun realisasi penggunaan anggaran, tindak lanjut dapat dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal pemerintah atau instansi berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Madas Sedarah DPAC Karangpenang berharap Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang dan Kepala Puskesmas Karangpenang segera memberikan penjelasan secara menyeluruh agar persoalan tersebut memperoleh titik terang.
Organisasi tersebut menegaskan bahwa langkah pengawasan yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap keterbukaan pengelolaan keuangan publik sekaligus upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh klarifikasi resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang maupun Kepala Puskesmas Karangpenang terkait penyebab perbedaan keterangan anggaran tersebut.
(Sam)
