SAMPANG,HARIANNEWS.ID – Dua tahun perjalanan kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa–Emil Elestianto Dardak kembali memimpin Jawa Timur menjadi momentum bagi masyarakat Madura untuk mempertanyakan perkembangan rencana reaktivasi jalur kereta api di Pulau Madura.
Ormas kemasyarakatan Madura Asli (MADAS) Sedarah Kabupaten Sampang meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah pusat memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan program tersebut.
Sekretaris DPC MADAS Sedarah Kabupaten Sampang, Abdul Holik Ali Hudi, mengatakan masyarakat Madura membutuhkan kepastian mengenai tahapan reaktivasi, bukan sekadar pernyataan atau wacana yang berulang.
“Kami menagih komitmen pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur, agar rencana reaktivasi kereta api Madura memiliki kejelasan tahapan dan target. Masyarakat perlu mengetahui sejauh mana prosesnya berjalan,” ujar Holik, Rabu (30/9/2026).
Holik mengingat kembali pernyataan calon wakil gubernur Emil Dardak dalam Debat Publik Ketiga Pilgub Jawa Timur 2024.
Dalam debat yang digelar pada November 2024 tersebut, Emil menyampaikan bahwa Pemprov Jatim telah bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk merintis studi kelayakan dan telah menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa pembangunan kereta api di Madura menjadi salah satu prioritas berikutnya.
Pernyataan itu, menurut Holik, menjadi salah satu dasar bagi masyarakat untuk meminta informasi terbaru mengenai tindak lanjut program tersebut.
“Kami ingat pembahasan dalam debat Pilgub Jatim 2024. Saat itu disampaikan bahwa studi kelayakan sudah dirintis bersama Kementerian Perhubungan dan kereta api di Madura menjadi prioritas berikutnya,” katanya.
Karena itu, ia mempertanyakan perkembangan konkret program tersebut hingga 2026.
“Kalau memang sudah dirintis studi kelayakan, kami ingin tahu sekarang sudah sampai tahap mana. Apakah kajiannya sudah selesai, bagaimana persoalan aset dan lahannya, bagaimana skema pendanaannya, serta kapan tahapan berikutnya akan dilakukan,” ujarnya.
Rencana reaktivasi jalur kereta api Madura bukanlah isu baru. Pemerintah sebelumnya telah memasukkan rencana tersebut dalam kerangka percepatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019.
Rencana tersebut mencakup pengaktifan kembali jalur kereta api yang menghubungkan kawasan Bangkalan, Sampang, Pamekasan hingga Sumenep. Jalur lama tersebut memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari jaringan transportasi di Pulau Madura.
Pada 2023, Pemprov Jatim juga secara terbuka mendorong agar reaktivasi jalur kereta api Madura menjadi prioritas. Saat itu, Emil Dardak menyebut reaktivasi tersebut masuk dalam prioritas Perpres 80 Tahun 2019 dan memperkirakan sejumlah persoalan perlu diselesaikan, termasuk pembebasan lahan.
Dalam kajian yang pernah disampaikan Pemprov Jatim, rencana reaktivasi tersebut melibatkan sejumlah stasiun dan jembatan serta memiliki potensi peralihan sebagian pengguna kendaraan pribadi maupun angkutan barang ke moda kereta api.
Namun, Holik menilai perkembangan terbaru perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kalau memang masih dalam tahap kajian, sampaikan kepada publik. Kalau ada kendala, jelaskan kendalanya. Kalau membutuhkan dukungan pemerintah pusat, juga harus disampaikan. Yang terpenting masyarakat mendapatkan informasi yang jelas,” katanya.
Menurut Holik, reaktivasi kereta api berpotensi memperkuat konektivitas empat kabupaten di Pulau Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.
Kereta api, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan transportasi penumpang, tetapi juga dapat menunjang mobilitas masyarakat, distribusi barang, perdagangan, pendidikan, pariwisata dan aktivitas ekonomi antardaerah.
Hal tersebut sejalan dengan pembahasan pemerintah sebelumnya yang menempatkan peningkatan konektivitas transportasi sebagai salah satu bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Madura.
Di sisi lain, rencana tersebut juga membutuhkan perencanaan yang matang karena jalur lama melintasi kawasan yang kini telah berkembang dan terdapat aktivitas masyarakat.
Karena itu, persoalan aset, status lahan, permukiman, trase, keselamatan serta pembiayaan menjadi sejumlah aspek yang menurut Holik perlu dijelaskan kepada publik.
Holik menegaskan, desakan MADAS Sedarah bukan semata-mata bentuk kritik terhadap pemerintah. Menurutnya, organisasi masyarakat memiliki fungsi menyampaikan aspirasi warga dan memastikan program pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak berhenti pada tahap wacana.
“Kami bukan sekadar mengkritik. Kami ingin pemerintah memberikan kepastian. Kalau memang ada tahapan yang sedang berjalan, mari kita kawal bersama. Kalau ada kendala, mari dicarikan solusinya,” tegasnya.
Ia meminta Pemprov Jatim dan pemerintah pusat membuka informasi mengenai sejumlah aspek penting, mulai dari perkembangan studi kelayakan, trase yang direncanakan, status aset dan lahan, skema pembiayaan, koordinasi dengan pemerintah pusat hingga target waktu pelaksanaan.
“Jangan sampai persoalan ini hanya menjadi dokumen perencanaan yang terus dibahas, tetapi tidak pernah masuk ke tahap pelaksanaan. Masyarakat Madura berhak mendapatkan penjelasan mengenai masa depan transportasi kereta api di wilayahnya,” ujarnya.
Holik menyebut kereta api bukan sesuatu yang asing bagi masyarakat Madura. Pulau Madura pernah memiliki jaringan perkeretaapian yang menghubungkan sejumlah wilayah dan menjadi bagian dari aktivitas transportasi serta ekonomi masyarakat.
Karena itu, rencana menghidupkan kembali jalur tersebut, menurutnya, harus dipandang sebagai bagian dari kebutuhan konektivitas masa depan, bukan semata-mata menghidupkan kembali sejarah.
“Kereta api pernah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Madura. Karena itu, ketika sekarang muncul kembali rencana reaktivasi, tentu masyarakat berharap hal tersebut bukan sekadar nostalgia, tetapi benar-benar menjadi bagian dari pembangunan masa depan Madura,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah dapat memberikan informasi terbaru secara transparan dan terukur mengenai posisi program tersebut pada 2026.
“Harapan kami sederhana, ada kepastian. Kapan tahapannya, apa kendalanya, bagaimana pendanaannya, dan kapan masyarakat bisa melihat pelaksanaannya. DPC MADAS Sedarah Sampang siap mengawal aspirasi masyarakat agar rencana reaktivasi kereta api Madura tidak berhenti sebagai wacana,” pungkas Holik.
