Hariannews.id || Sampang – Program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Sampang, yang dialokasikan melalui APBN 2025, kini menjadi sorotan. Salah satu penerima bantuan, yakni UPTD SDN Kamuning 3 di Kecamatan Sampang, diduga melaksanakan proyek pembangunan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Rabu (17/12/2025)
Bantuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur demi menunjang kegiatan belajar mengajar siswa.
UPTD SDN Kamuning 3 sendiri memperoleh kucuran dana yang cukup signifikan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah (Ditjen PAUD Dasmen). Dana revitalisasi yang dikucurkan untuk sekolah ini mencapai angka Rp.743.173.625,-. Anggaran jumbo tersebut dialokasikan untuk perbaikan dan peningkatan empat ruang kelas serta pembangunan satu Unit Kesehatan Sekolah (UKS) guna memenuhi standar sarana pendidikan yang layak dan aman.
Berdasarkan data yang tertera pada papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan revitalisasi ini dilaksanakan dengan mekanisme swakelola. Pelaksanaan diserahkan kepada Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) UPTD SDN Kamuning 3. Proyek ini dijadwalkan berlangsung selama empat bulan, terhitung sejak bulan September dan ditargetkan rampung pada Desember 2025, sebelum memasuki akhir tahun anggaran.
Namun, di tengah proses pengerjaan yang masih berlangsung, muncul dugaan kuat adanya ketidaksesuaian mutu pekerjaan. Indikasi penyimpangan spesifikasi teknis pembangunan tersebut terlihat jelas pada beberapa bagian fisik bangunan. Laporan di lapangan menyebutkan bahwa struktur atap plafon yang terpasang pada ruang kelas terlihat miring, Pemasangan genting tidak rata dan Genting yang lama masih di pakai
menunjukkan adanya kesalahan konstruksi atau penggunaan material yang tidak presisi.
Kondisi atap plafon yang miring ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kualitas pengawasan yang dilakukan oleh P2SP maupun pihak terkait lainnya. Pelaksanaan proyek secara swakelola seharusnya menjamin kontrol kualitas yang lebih ketat karena melibatkan langsung pihak sekolah dan komite yang paling memahami kebutuhan dan kondisi riil bangunan.
Dugaan kecerobohan ini berpotensi mengurangi umur bangunan dan membahayakan keselamatan pengguna sekolah.
Publik dan pegiat pendidikan di Sampang mendesak agar P2SP dan pihak sekolah segera memberikan klarifikasi serta melakukan perbaikan terhadap temuan tersebut.
Mengingat dana yang digunakan bersumber dari APBN, sudah menjadi kewajiban bagi pelaksana proyek untuk memastikan setiap rupiah digunakan sesuai peruntukannya dan menghasilkan bangunan dengan mutu terbaik.
Komite Pelaksana Aba Azis, berikan penjelasan saat media ini monitoring kelokasi, namun hanya bercerita “Mencari Tukang atau Pekerja dan membagikan biaya pekerjaan perihal diluar kegiatan tersebut, seperti bahan bangunan dan sebagainya diluar tugas kami tapi pihak sekolah”jelasnya
Upaya konfirmasi kepada Kabid Sekolah Dasar Yusuf terkait dugaan kecerobohan ini lewat Telepon dan WhatsApp, sudah dilakukan, namun hingga berita ini ditayangkan belum ada tanggapan dari yang bersangkutan.
Red
