Hariannews.id_ Surabaya – Gubernur Jatim Gerakan Aktivis Pelayan Kesejahteraan Masyarakat (GAPKM), .
Jerry Martinus.melontarkan kritik keras terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait lambannya penanganan kasus korupsi dana hibah Jawa Timur. Menurutnya, publik sudah jenuh menunggu kepastian hukum, sementara proses penyelidikan justru berjalan seperti kura-kura yang kehilangan arah.
Jerry Martinus menilai, kasus dana hibah yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah itu bukan sekadar perkara kecil. Ada banyak pihak yang diduga terlibat, mulai dari oknum legislatif hingga elit politik daerah. Namun, hingga kini KPK dinilai terlalu berhati-hati bahkan terkesan ragu untuk membuka secara terang-benderang siapa aktor utama di balik praktik busuk tersebut.
“Sudah jelas ada indikasi permainan sistematis dalam penyaluran dana hibah ini. Tapi anehnya, proses hukum malah jalan di tempat. Seolah ada kekuatan besar yang sengaja mengulur-ulur waktu,” tegas Jerry Martinus dengan nada geram, 23/08/2025.
Gubernur Jatim LSM-G APKM, juga menyoroti gaya kerja KPK yang dinilainya hanya gemar melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), namun setelah itu kasus dibiarkan tanpa kejelasan. “KPK hanya cepat OTT, setelah itu dibiarkan menggantung. Seakan orang yang kasmaran hanya diberi harapan palsu. Kami menduga kegiatan OTT yang dilakukan oleh KPK hanya pencitraan,” sindir Jerry Martinus tajam.
Ia menambahkan, lembaga antirasuah itu selama ini dianggap sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, namun dalam kasus hibah Jatim citra tersebut mulai memudar. “Kalau KPK takut berhadapan dengan elit politik, maka sama saja membiarkan korupsi menjadi tradisi. Dan rakyatlah yang kembali jadi korban,” imbuhnya.
Kritik senada juga datang dari aktivis independen, Jamaludin. Ia bahkan menyebut KPK mulai kehilangan taringnya. “KPK sekarang ibarat macan ompong, suaranya keras tapi gigitannya sudah tak terasa. Kalau kasus hibah sebesar ini saja tidak mampu mereka tuntaskan, lalu untuk apa KPK ada?” ujar Jamaludin dengan nada pedas.
Lebih jauh, DPW G APKM Jatim bersama jaringan aktivis lainnya mendesak agar KPK segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, tanpa pandang bulu. Jika ada kader partai, pejabat daerah, atau bahkan pihak legislatif yang terbukti bermain, maka harus segera diumumkan ke publik dan diproses hukum dengan tegas. “Jangan sampai ada istilah ‘tebang pilih’. KPK harus buktikan keberpihakannya pada rakyat, bukan pada kekuasaan,” seru Jerry Martinus.
Kasus dana hibah Jatim memang menjadi sorotan publik lantaran banyak kejanggalan yang muncul. Mulai dari pemotongan anggaran di tingkat bawah, permainan proposal fiktif, hingga dugaan adanya aliran dana ke kantong politik praktis. Jika KPK tak segera bertindak, bukan hanya kepercayaan masyarakat yang hancur, tapi juga wibawa negara ikut dipertaruhkan.
Redaksi
