Hariannews id _Probolinggo – Jaringan Aktivis Probolinggo (JAKPRO) menyambut baik langkah Kejaksaan Negeri Probolinggo yang telah menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Probolinggo dalam rangka mengungkap dugaan korupsi terkait dengan Program Keaksaraan Berbasis Masyarakat (PKBM) dan double job.
“Kami mendukung penuh langkah Kejaksaan dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi ini,” kata Badrus, Ketua JAKPRO.
Langkah ini diharapkan dapat membawa keadilan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan di Probolinggo.
Dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Probolinggo sangat memprihatinkan dan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, JAKPRO berharap agar Kejaksaan dapat terus mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas para pelaku korupsi.
“Kami berharap agar Kejaksaan dapat bekerja secara profesional dan independen dalam menangani kasus ini,” kata Badrus.
Dengan demikian, diharapkan kasus dugaan korupsi ini dapat segera diungkap secara tuntas, JAKPRO juga berharap agar pemerintah daerah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan program-program pendidikan, upaya mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan anggaran di masa depan.
Dalam beberapa tahun terakhir, JAKPRO telah memantau dan mengkritisi pengelolaan anggaran pendidikan di Probolinggo. Oleh karena itu, JAKPRO menyambut baik langkah Kejaksaan dalam menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Probolinggo sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
“Kami mendukung penuh proses penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi ini agar berjalan dengan lancar dan transparan,” kata Badrus.
JAKPRO berharap agar kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dalam hal pengelolaan anggaran dan program-program pendidikan, agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Probolinggo.
Taufik H
