Probolinggo, HARIANNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mengikuti rapat koordinasi nasional (rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah (PIP) tahun 2023 secara virtual di ruang pertemuan Jabung 3 Kantor Bupati Probolinggo, Rabu (14/6/2023).
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs HA Timbul Prihanjoko didampingi Inspektur Tutug Edi Utomo, Kabag Hukum Priyo Siswoyo, Kabag Organisasi Susilo Isnadi, Kabag Pemerintahan Ponirin serta sejumlah OPD terkait di di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Kegiatan yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI dengan “Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi” dari Kantor BPKP Jakarta Timur ini dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta sejumlah menteri dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.
Presiden RI Joko Widodo mengatakan saat ini pemerintah tengah fokus untuk melakukan peningkatan produktifitas, utamanya untuk mencapai Indonesia Emas 2045. “Oleh sebab itu, hendaknya setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN serta APBD dan yang ada di BUMN semuanya harus produktif,” ujarnya.
Lebih lanjut Presiden menekankan pentingnya memprioritaskan anggaran perlindungan sosial untuk menanggulangi kemiskinan di sejumlah daerah. “Masalah ini perlu pendampingan dan pengawalan agar anggaran tersebut produktif,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan paparan kebijakan dan strategi tranformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bergerak untuk reformasi birokrasi berdampak oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi RI Abdullah Azwar Anas, kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) oleh Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita dan reskilling dan upskilling tenaga kerja serta realokasi tenaga kerja lintas sektor oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Afriansyah Noor.
Terpisah, Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah pada Inspektorat Kabupaten Probolinggo Lita Mahanani menyampaikan bahwa APIP itu mengawal program dan kebijakan yang menjadi isu dari pemerintah pusat.
“Kita mengawal menyesuaikan dengan strategi kebijakan dan pengawasan tahun ini dan tahun 2024. Jadi mengawal OPD dalam keefektifan dan keekonomisan dalam rangka mengawal program pemerintah,” ungkapnya.
Menurut Lita, pihaknya akan mengawal OPD dalam hal tata kelola kepemerintahan, membudayakan manajemen resiko serta pengendalian internal. Jadi disitu memberikan keyakinan bahwa kepemerintahan ini sudah berjalan dengan efektif dan efisien serta tata kelola yang baik menuju good governance.
“Dari rakornas ini tadi Bapak Presiden meminta Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan peran APIP. Sebab disitu banyak tantangan-tantangan diantaranya dalam hal perencanaan penganggaran. Seperti kurang optimalnya belanja-belanja yang seharusnya menjadi fokus ini secara perbandingan lebih banyak kepada operasionalnya. Mungkin ini menjadi kesimpulan secara makro. Nanti kami akan mengawal mulai dari perencanaannya,” pungkasnya.
