Sampang, hariannews.id – Publik menilai sikap Kapolres Sampang, AKBP Hartono, kontradiktif. Pasalnya, pada Minggu (31/8/2025), Hartono secara tegas menolak menandatangani tuntutan pendemo yang meminta komitmen nyata atas persoalan yang mereka suarakan.
Namun hanya berselang beberapa hari, Kapolres justru menginisiasi penandatanganan komitmen bersama dengan Forkopimda dan sejumlah elemen masyarakat.
Baca Juga : PWI Sampang Kecewa, Komitmen Bersama Forkopimda Tak Hargai Marwah Wartawan dan LSM
Langkah ini dianggap membingungkan dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai arah kebijakan yang ditempuh Polres Sampang.
Ketua PWI Sampang, Mamang, menyebut sikap Kapolres tidak konsisten.
“Ketika rakyat menuntut Kapolres tanda tangan, beliau menolak. Tapi tiba-tiba mengajak Forkopimda dan elemen masyarakat tanda tangan komitmen bersama. Kalau benar ingin membangun komitmen, mengapa aspirasi rakyat tidak mendapat tempat?” tegas Mamang. (4/9/2025)
Baca Juga : Gerakan Serentak, Dinkes-KB Sampang Targetkan Percepatan Penurunan Stunting
Menurut Mamang, kontradiksi ini mengesankan bahwa agenda komitmen bersama hanya sebatas formalitas seremonial, bukan bentuk keseriusan menyelesaikan persoalan yang sebenarnya dihadapi masyarakat.
“Wartawan dan LSM pun dikesampingkan. Padahal kita diakui sebagai pilar keempat demokrasi. Ini jelas mengurangi nilai legitimasi dari komitmen itu sendiri,” tambahnya.
Sejumlah pengamat lokal juga menyoroti hal serupa. Mereka menilai penolakan terhadap tuntutan pendemo, tetapi kemudian menggelar penandatanganan komitmen dengan pihak terbatas, berpotensi memunculkan persepsi bahwa Kapolres hanya ingin membangun citra positif tanpa benar-benar menyentuh akar persoalan di lapangan.
