Jabatan Baru Kepala Dinsos Jatim Novi Bertekad Memperkuat TTM Plus

Surabaya, HARIANNEWS.ID – Terhitung Senin (26/6/2023), Dra Restu Novi Widiani MM, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim, secara resmi akan memulai aktifitas formalnya sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Jabatan tersebut secara resmi ia sandang melalui prosesi pelantikan oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, bersama sejumlah pejabat Eselon II lainnya, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, pada Selasa kemaren (20/6/2023).

Bacaan Lainnya

Novi Widiani (Novi) mengawali debut kariernya sebagai PNS di Dinsos Jatim. Bermula dari Staf hingga kemudian sukses menduduki jabatan sebagai Sekretaris Dinsos Jatim. Seiring berlalunya waktu, tepat pada tanggal 9 September 2021, Gubernur Khofifah melantiknya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim.

Tak hanya itu, pada 1 Mei 2023, Novi mendapat amanat jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Jatim, setelah Kadinsos sebelumnya, Dr Alwi MHum memasuki masa purna tugas. Dan kini, Restu Novi Widiani (Novi), resmi menjadi orang nomer satu di lingkungan Dinas Sosial sebagai Kepala Dinsos Jatim secara Definitif.

Saat dihubungi awak media pada Minggu Sore (25/6), pukul 18.16 Wib hingga pukul 18.23 Wib, melalui Chatting aplikasi What’s App, Novi menyampaikan sederetan rencana kerjanya ke depan.

Disinggung soal penanggulangan bencana, Novi menegaskan akan memperkuat pilar sosial Taruna Siaga Bencana (Tagana). Hal ini senada dengan Permensos Nomer 29 Tahun 2012, tentang tugas dan fungsi (Tusi) Tagana.

Novi mengungkapkan bahwa memperkuat barisan Tagana akan di optimalisasi melalui program yang ia rintis sendiri, yaitu TTM Plus (Tagana Teman Masyarakat dan Perlindungan Untuk Semua).

“Saya akan memperkuat Tagana Teman Masyarakat” tegasnya.

Kemudian dari rangkaian rencana tersebut, apakah diperlukan intervensi pihak lain dalam merealisasikannya ?

Dengan tegas Novi mengatakan, “Ya betul, hal itu tetap dibutuhkan sebagai wujud sinergitas secara phentahelix. Tagana pun harus siap berinisiatif, Kolaboratif dan Inovatif” ungkapnya.

Menurut Novi, Saat ini pemprov Jatim memerlukan tagana tidak hanya pada saat bencana, akan tetapi selain memperkuat kesiapsiagaan juga perlu memperkuat perannya pada pemulihan bencana.

“Misalnya seperti bagaimana memulihkan penyintas dalam menjalankan kehidupan sehari hari, terutama bagi mereka yang kehilangan mata pencaharian, anggota keluarganya bahkan yang kehilangan semangat hidupnya. Disinilah hadirnya Tagana diperlukan sebagai pendamping penyintas (pendampingan ini disebut LDP, Layanan dan Dukungan Psikososial), maupun sekaligus mencarikan jejaring untuk menyelamatkan kehidupannya” ujarnya.

Selanjutnya kata Novi, Tagana dapat memperkuat perannya membantu pemerintah terhadap penanganan masalah lainnya, seperti penanganan masalah kesejahteraan sosial. Serta memberikan pelatihan Kesiapsiagaan bencana terhadap Komunitas/Organisasi Masyarakat yang interest dalam bidang penanganan kebencanaan.

Selain tentang Tagana, Restu Novi Widiani, Kepala Dinsos Jatim yang baru menjabat ini juga menuturkan beberapa poin penting lainnya, “Kami tetap akan mengikuti apa yang menjadi indikator kinerja utama ibu Gubernur. Sekarang PR-nya adalah menurunkan angka kemiskinan, dan Dinsos memang salah satu instansi yang diharapkan untuk mendukung percepatan penurunan kemiskinan,” tuturnya.

Saat pelantikan, lanjut Novi, Gubernur Khofifah memberikan beberapa arahan. Salah satunya, tak boleh menunggu, harus bergerak cepat menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

“Yang pertama, kami harus memastikan bantuan-bantuan sosial untuk menurunkan kemiskinan seperti PKH Plus dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) yang sudah rutin dilakukan itu kami lanjutkan dengan pengawasan. Ada beberapa program baru untuk menurunkan angka kemiskinan, yaitu pemberian bantuan sosial kemiskinan ekstrem dan bantuan untuk buruh pabrik rokok dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Tentunya menjadi perhatian kami untuk memastikan data agar bantuan memang diterima oleh yang berhak,” jelasnya.

Novi menambahkan, hal selanjutnya yang menjadi PR besar ialah agar 29 UPT di lingkungan Dinsos Jatim tak sekadar melayani klien, tetapi juga memikirkan tindak lanjut untuk klien-klien produktif. Salah satu caranya, dengan kolaborasi bersama jejaring.

“Tadi ada Brida Jatim (Badan Riset dan Inovasi Daerah), kami ingin kerja sama dengan Brida Jatim untuk evaluasi dan monitoring dengan para ahli, apakah bantuan yang diberikan UPT dan Bidang berdampak kepada masyarakat. Karena kami ingin mengukur seberapa besar sih dampak bantuan kami kepada masyarakat. Apabila dampaknya besar, tentunya kami akan meningkatkan dan apabila ada kendala yang harus ada praktik lainnya yang harus dimodifikasi, kami siap untuk itu,” tuturnya.

Selain dengan Brida Jatim, Dinsos Jatim juga akan memperkuat kolaborasi dengan OPD-OPD lain. Sesuai dengan arahan Gubernur Khofifah, IKI (Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi) Jawabane.

“Itu pasti, karena kami tidak bisa sendiri,” tegasnya.

Novi melanjutkan, kerja sama juga akan dijalin dengan Dinas Pertanian Jatim untuk memanfaatkan lahan di UPT. Pihaknya akan bersurat kepada Kepala Dinas Pertanian Jatim. “Harapan saya, instruktur dan bibitnya dari Dinas Pertanian, tapi untuk mengerjakan lahan itu kami memaksimalkan potensi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ada di situ,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan