Diduga Tak Kantongi Ijin Resmi Galian C di Wilayah Kutoporong Bangsal Mojokerto Beraktivitas Bebas Serasa Kebal Hukum

Mojokerto.hariannews.id,

Tambang galian C diduga ilegal alias bodong tanpa mempunyai surat ijin resmi, dan tidak lengkap kembali beroperasi di wilayah Kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Jawa Timur.

Awak media pada hari Sabtu 30/12/2023 mendatangi tambang galian di wilayah Kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Jawa Timur mencoba menggali informasi ke salah satu tambang/galian C yang sudah beraktivitas dan bebas beroperasi melakukan pengalian tanpa surat ijin resmi penggalian.

Terlihat keluar masuk dam truk yang mengangkut pasir dari galian C tersebut, terlihat fakta di lapangan karna faktor akses jalan yang mulus ke arah galian c tersebut tidak heran kalau ramai diserbu pembeli pasir dari kalangan luar, dari hasil keterangan di lokasi galian tersebut punya (AGS), tambang setiap harinya mengeluarkan pasir dan urug hingga ratusan truk dalam 1 hari, bisa dibayangkan berapa kerugian negara yang di alami akibat petambang tersebut.

Berdasarkan Instruksi Kapolri Jendral Listiyo Sigit Prabowo agar menindak tegas para penambang ilegal yang merugikan negara.
”Kalau ada tambang ilegal yang masih buka tidak memiliki ijin, tolong Kapolda tindak tegas kalau Kapolda tidak bisa menindak tegas akan kami copot jabatannya ” ungkap jendral Listiyo Sigit Prabowo selaku Kapolri.

Padahal jelas usaha pertambangan galian C harus memiliki ijin, karena usaha pertambangan bahan galian C adalah usaha pertambangan yang meliputi unsur pertambangan eksploitasi, pengelolaan dan pemurnian yang dalam usaha penambangannya harus ada izin sesuai dengan Perda nomor 13 tahun 2003 tentang ijin usaha pertambangan daerah.

Berdasarkan Perpres no 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian izin berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara (Minerba) dengan kebijakan tersebut, maka daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi kembali memiliki kewenangan untuk menerbitkan ijin usaha pertambangan , setelah sebelumnya kewenangan tersebut ditarik ke Pemerintah Pusat lewat revisi UU Minerba atau UU No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan minerba, Pada pasal 158 UU minerba tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000

Dalam hal ini jelas unsur pidananya terkait tambang Ilegal akan tetapi jajaran Kepolisian khususnya Polda Jatim ekstra keras memberantas tambang ilegal di wilayah Mojokerto, salah satunya tambang di daerah Kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa timur jelas bukan dugaan tambang legal tetapi tambang bodong tanpa ijin .

Gianto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan